SBY: Kalau WikiLeaks Tak Benar, Bicaralah Australia Jangan Diam!

Foto: Konpers SBY soal Gaza dan MH17. ©Rumgapres/Abror Rizki

Reporter: Hasan Setyabudi

Artikel Poster - SBY: Kalau WikiLeaks Tak Benar, Bicaralah Australia Jangan Diam! | Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersengat karena disebut menerima kucuran dana dari Australia, terkait percetakan 550 juta lembar uang pecahan Rp 100.000. Isu itu pertama kali dihembuskan situs WikiLeaks.

SBY mengaku mengikuti perkembangan kasus tersebut di Negeri Kanguru. Dia juga sudah mendapat penjelasan dari menteri luar negeri Australia soal proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.

"Saya minta agar Australia membuka dan mengungkap penegakan hukum itu, jangan-jangan ditutup-tutupi," kata SBY di kediamannya Puri Cikeas, Bogor, Kamis (31/7).

"Kalau ada elemen di Indonesia dianggap terlibat, tolong juga diungkap, ditunjuk dan diusut siapa. Apa kasus dan pelanggaran hukumnya. Kalau memang ada, kerja sama dengan KPK Indonesia," tegasnya.

SBY juga meminta agar pemerintah Australia tidak mengeluarkan kebijakan dan pernyataan yang dapat menimbulkan kecurigaan dan tuduhan terhadap pihak di luar Australia.

"Contohnya disebut Mega atau saya sendiri. Justru itulah yang saya tidak mau karena menimbulkan kecurigaan di Indonesia dan negara-negara Asia," tuturnya.

"Oleh karena itu saya minta Australia segera mengeluarkan statement yang terang agar nama baik Ibu Mega dan Saya tidak dicemarkan. Agar tidak ada kecurigaan terhadap pejabat Indonesia lainnya," jelas SBY.

Menurut SBY, Indonesia saat ini tengah kampanye pemberantasan korupsi. "Kalau memang WikiLeaks tidak benar. Ya bicaralah Australia, jangan diam. Kalau dia, bisa timbulkan spekulasi baru di Indonesia yang tidak perlu terjadi," tandasnya.

Dalam pemberitaan 2010, Bank Indonesia menyatakan terpaksa mengorder pencetakan uang pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu dari Australia, dengan alasan tidak ada fasilitas di dalam negeri terutama untuk bahan plastik (polimer).

Pencetakan uang pecahan menggunakan bahan polimer hanya berlangsung beberapa tahun. Setelah itu balik lagi pencetakan uang pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu menggunakan bahan kertas.

Harian The Age Australia pernah melansir berita terkait, korespondensi perwakilan perusahaan Reserve Bank of Australia (RBA) atau otoritas pencetak uang australia atau bank sentral Australia di Jakarta. Dalam pemberitaannya, ada dugaan suap pada pejabat Bank Indonesia dari pejabat Securency International.

Pejabat BI, dalam pemberitaan tersebut, diduga meminta sejumlah uang suap itu sebagai komitmen kesepakatan dengan pejabat BI untuk memenangkan kontrak pencetakan 500 juta lembar pecahan Rp 100 ribu.

Situs WikiLeaks, kembali membocorkan kasus percetakan uang di Australia melibatkan para petinggi beberapa negara. Mereka termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarno Putri disebut diduga menerima suap dari Indonesia.

Tweet