Kubu Jokowi Sebut Kesalahan Pada Formulir C1 Tidak Rasional

Foto: Formulir C1 Ketapang. kpu.go.id

Reporter: Heru Gustanto

Artikel Poster - Kubu Jokowi Sebut Kesalahan Pada Formulir C1 Tidak Rasional | Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menunggu kelengkapan formulir C1 untuk mendapatkan rekapitulasi suara pemilihan umum presiden. Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi mengungkapkan, terjadi modus operandi dalam proses penghitungan.

"Modus operandi yang dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu yang merubah hasil perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla di formulir C1, merupakan suatu kejahatan dalam demokrasi pemilu," kata Yuddy saat dihubungi wartawan, Selasa (15/7).

Dia meminta Bawaslu dan DKPP segera menyelidiki mengapa adanya kesalahan dalam penulisan hasil penghitungan suara, yang tertuang di form C1 yang diperoleh dari masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Kesalahan penulisan yang dilakukan oleh aparatur penyelenggara pemilu di tingkat PPS dan PPK merupakan sesuatu hal yang tidak rasional dan tidak wajar," kata Yuddy.

Namun, kalau kesalahan hasil penulisan perolehan suara masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden hanya berada di segelintir TPS dan PPK, hal itu dinilai masih bisa disebut rasional dan dapat ditolerir.

"Tapi kalau kesalahan ini terjadi di banyak TPS dan ada hampir di setiap provinsi, serta salah penulisan hasil perolehan suara hanya merugikan pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 2 Jokowi-JK saja, maka hal ini sangat tidak wajar. Terlihat adanya dugaan kejahatan berjamaah yang dilakukan oleh para aparatur penyelenggara pemilu untuk menjegal Joko Widodo dan Jusuf Kalla, supaya tidak terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden," tutupnya.

Sebelumnya, Tim Hukum Joko Widodo-Jusuf Kalla menyampaikan bahwa timnya menerima 160 laporan dugaan kecurangan saat Pilpres 9 Juli 2014 di seluruh wilayah Indonesia. Dari 160, sebanyak 101 sudah tertabulasi.

"Kami masih terima laporan-laporan serupa itu," kata Ketua Bidang Hukum DPP PDIP, Trimedya Panjaitan, saat konferensi pers di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, pada Senin (14/7).