SBY Tanggapi Skandal Cetak Uang Rp 100 Ribu di Australia

Foto: Presiden SBY. ©2013 Artikel Poster

Reporter: Billy Nurkholis

Artikel Poster - SBY Tanggapi Skandal Cetak Uang Rp 100 Ribu di Australia | Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah telah menerima kucuran dana dari Australia, terkait percetakan 550 juta lembar uang pecahan Rp 100.000 di negara kanguru tersebut seperti yang diungkapkan situs WikiLeaks.

"Keputusan, kebijakan, pengawasan, kewenangan untuk cetak itu ada pada Bank Indonesia. Bukan pada pemerintah atau presiden," katanya.

Dia menegaskan percetakan uang tersebut, menjadi kewenangan Bank Indonesia dan merupakan tugas Bank Indonesia, sesuai dengan UU BI dan peraturan yang berlaku."Ada landasan hukumnya," katanya.

SBY bercerita, ketika ada proyek tersebut, dirinya atau Megawati Soekarno Putri, belum menjabat sebagai presiden."Tapi poin saya, ya memang itu kewenangan BI. Jadi siapapun presidennya saat itu tidak terlibat dalam arti mengambil keputusan, menetapkan kebijakan atau mengeluarkan perintah presiden."

Dalam pemberitaan 2010, Bank Indonesia menyatakan terpaksa mengorder pencetakan uang pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu dari Australia, dengan alasan tidak ada fasilitas di dalam negeri terutama untuk bahan plastik (polimer).

Pencetakan uang pecahan menggunakan bahan polimer hanya berlangsung beberapa tahun. Setelah itu balik lagi pencetakan uang pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu menggunakan bahan kertas.

Harian The Age Australia pernah melansir berita terkait, korespondensi perwakilan perusahaan Reserve Bank of Australia (RBA) atau otoritas pencetak uang australia atau bank sentral Australia di Jakarta. Dalam pemberitaannya, ada dugaan suap pada pejabat Bank Indonesia dari pejabat Securency International.

Pejabat BI, dalam pemberitaan tersebut, diduga meminta sejumlah uang suap itu sebagai komitmen kesepakatan dengan pejabat BI untuk memenangkan kontrak pencetakan 500 juta lembar pecahan Rp 100 ribu, sebesar USD 1,3 juta.

Situs WikiLeaks, kembali membocorkan kasus percetakan uang di Australia melibatkan para petinggi beberapa negara. Mereka termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarno Putri diduga menerima suap dari Indonesia.

Tweet