Jokowi Ditantang Tarik Dana Orang Kaya Indonesia di Singapura

Foto: Jokowi di Balai Kota. ©AFP PHOTO/Bay ISMOYO

Reporter: Chandra Wicaksana

Artikel Poster - Jokowi Ditantang Tarik Dana Orang Kaya Indonesia di Singapura | PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengingatkan pemerintah bahwa likuiditas pasar uang di Tanah Air mulai kekeringan. Ini sebetulnya anomali, karena ukuran perekonomian Indonesia sebetulnya masih besar.

Tanpa menyediakan pasokan uang yang memadai untuk mendukung likuiditas perbankan, target pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen hampir mustahil dicapai. Padahal, pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa menembus 7 persen.

"Kalau mau 7 persen misalnya, kredit pasti harus tumbuh tiga kali lipat, artinya 21 persen. Gimana bisa tumbuh kalau kemampuan penyaluran kredit bank-bank kita cuma tersedia ruang tambahan 8 persen, atau Rp 300 triliun dari total yang ada sekarang," kata Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin di kantornya, Jakarta, Kamis (24/7).

Dari segi rasio kredit terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia berada di posisi 16 dunia. Tapi ketika BI Rate bertahan terus di posisi 7,5 persen, nyatanya mayoritas Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan nasional sudah menyentuh 95 persen, tak cukup uang memenuhi kebutuhan pinjaman nasabah.

Budi menilai, anomali itu terjadi karena kekayaan di Tanah Air tidak disimpan di perbankan nasional. Justru, orang-orang superkaya di Indonesia menyimpan sebagian hartanya di Singapura.

Kalau bisa mengambil alih duit itu agar kembali ke Indonesia, Budi yakin dampaknya akan bagus bagi pasar uang Indonesia. Kalau bisa, presiden baru yang ingin ekonomi tumbuh di atas 6 persen perlu memikirkan caranya.

"Uang individu kaya itu lebih banyak di perbankan Singapura. Musti dipikirkan, bagaimana cara menarik agar orang itu kembali," ungkapnya.

Selain itu, pemerintah perlu menggalakkan program menabung. Sumber utama dana perbankan, tetaplah tabungan atau giro. Padahal baru 50 juta orang yang terhubung dengan sistem perbankan sampai sekarang.

Budi menceritakan perlu ada kebijakan seperti zaman Orde Baru, yakni tabungan nasional (Tabanas) wajib bagi masyarakat dan pelajar.

"Uang itu memang ada di masyarakat tapi tidak masuk ke banking system. Zaman Pak Harto dulu ada Tabanas. Makanya bisa sampai 50 juta nasabah sekarang, tapi kita enggak punya lagi program nasional seperti itu, untuk menarik dana dari balik bantal, kasur, dari balik pintu," kata Budi.